PurbalinggaNews –  Sebanyak 31 kekosongan perangkat desa di Kecamatan Karangmoncol akan segera di isi. Pengisian ini dilakukan dengan penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang tersebar di 8 desa. Sedangkan untuk 3 desa lainnya tidak melakukan pengisian perangkat dikarenakan ada beberapa hal, salah satunya biaya seleksi belum dianggarkan dalam APBDes.
Menurut Camat Karangmoncol Juli Atmadi mengatakan dari 11 desa yang ada di wilayah kecamatan Karangmoncol ada 8 desa yang tahun 2019 melakukan pengisian kekosongan perangkat dengan proses penjaringan dan penyaringan. Sebelum dilakukan proses penjaringan dan penyaringan, dua desa telah dilakukan proses mutasi perangkat desa yakni desa Tajug dan Desa Kramat.
“Alhamdulillah sampai saat ini pembentukan panitia pelaksana seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa sudah dilaksanakan. Terakhir hari ini, Rabu (20/11) pembangunan panitia seleksi di desa Tunjungmuli,” katanya saat sosialisasi pembentukan panitia di Aula Desa Tunjungmuli.
Pembentukan panitia yang dilakukan secara musyawarah mufakat diharapkan dapat yang memenuhi unsur perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat dapat menghasilkan perangkat desa yang profesional. Perangkat desa yang sesuai dengan kebutuhan bagi peningkatan kinerja pemerintah desa yang semakin tahun dituntut pelayanan yang berkualitas.
“Sekarang kebutuhan perangkat desa bukan hanya intelektualitas saja namun dibutuhkan skill yang tinggi terutama penguasa komputer dan teknologi informasi. Selain itu juga dedikasi dalam hal ini pengabdian kepada desa juga menjadi salah satu faktor penilaian,” katanya.
Juli mengatakan dari beberapa desa yang telah di buka pendaftaran nya minat masyarakat untuk  mendaftar sangat tinggi. Dalam satu formasi bisa mencapai 5 sampai 8 orang pendaftar. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesejahteraan perangkat sekarang sudah lebih baik.
“Sebagaimana diketahui, Pemda Purbalingga pada tahun 2020 sudah mengangarkan untuk kenaikan penghasilan tetap perangkat desa sebanyak Rp 14,7 Miliar. Kenaikan kesejahteraan perangkat desa sudah menjadi komitmen Pemda agar pelayanan di tingkat desa semakin meningkat,” tuturnya.
Juli berharap pengisian kekosongan perangkat bisa dilakukan secara profesional dan transparan. Masyarakat juga bisa ikut melakukan pengawasan terkait jalannya proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Apabila ada hal-hal kejanggalan bisa dilaporkan ke tim fasilitasi dan pengawasan di Kecamatan.
“Karena dalam perbup belum mencantumkan sanksi jika terjadi pelanggaran, maka jika ada pelanggaran dalam bentuk pidana nantinya akan dikoordinasikan dengan Kepolisian dalam hal ini Polsek,” katanya.
Sedangkan Kapolsek Karangmoncol, Iptu I Made  Neghro mengatakan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terkait dengan tindak kecurangan, KKN, atau kebocoran soal yang dilakukan oleh panitia atau kepala desa. Jangan sampai ada namanya suap menyuap dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
“Saya tidak ingin mendengar ada kata-kata wani piro dari oknum panitia, atau piro regane oleh oknum peserta dalam proses seleksi tersebut. Harapan kita proses seleksi ini bisa menghasilkan perangkat yang profesional,” pungkasnya.(PI-7)
Facebook Comments
Like