Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Sridadi dalam acara Sosialisasi Peran Urusan Persandian dalam Penyelenggaraan E-Government, bertempat di Aula Dinkominfo Purbalingga, Rabu (10/4).

PurbalinggaNews – Aplikasi-aplikasi yang dikelola Dinkominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Purbalingga mendapatkansecurity assessment (uji keamanan) dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Security assessment dilakukan selama 3 hari mulai hari Rabu-Jum’at (10/4-12/4).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Sridadi mengatakan, assesment security ini penting dilakuan untuk menguji apakah aplikasi-aplikasi yang dikelola Dinkominfo Purbalingga aman dari serangan siber mengingat banyak sekali informasi penting dan terbatas yang ada di dalam sistem informasi pemerintah dalam implementasi sistem e-government.

“Kita sekarang ini sudah memasuki era digital. Kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi tersebut. Namun kemajuan teknologi informasi juga memiliki resiko. Ketika sejumlah data penting dalam bentuk elektronik, maka data tersebut rentan terhadap berbagai jenis ancaman, dibandingkan dengan data yang tersimpan secara manual.” kata Sridadi dalam acara Sosialisasi Peran Urusan Persandian dalam Penyelenggaraan E-Government, bertempat di Aula Dinkominfo Purbalingga, Rabu (10/4).

Sridadi melanjutkan, dengan security assessment oleh BSSN ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi terkait pengamanan yang perlu diperbaiki dan ditambahkan untuk meminimalisir celah kerawanan yang ada pada semua sistem informasi yang dikelola Dinkominfo Purbalingga.

“Aplikasi Dinkominfo Purbalingga yang akan mendapatkan IT security assessment dari BSSN diantaranya e-Presensi, Matur-Bupati dan Open Data. Saya berharap sosialisasi dan assessment ini benar-benar efektif dan bermanfaat  bagi kita selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Purbalingga dalam mendukung terwujudnya Visi “Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia “, dan Misi ke 1, yaitu Menyelenggarakan Pemeritahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu praktisi dari Sub Direktorat IKPRP BSSN Sigit Setiono mengatakan sebagai pengelola aplikasi/sistem informasi, kita harus meningkatkan awareness (kesadaran) terhadap keamanan informasi dan harus dapat memastikan sistem yang digunakan aman.

“Domain website go.id milik pemerintah sering menjadi favorit para hacker untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjebol sistem keamanan suatu aplikasi berbasis web. Hal ini dapat dengan mudah dilihat di website www.defacer.id atau www.zone-h.org sebagai tempat para hacker unjuk kemampuan. Ini menunjukan masih kurangnya awareness dari beberapa pengelola sistem informasi,” kata Sigit.

Ia menambahkan, ketika website pemerintah terkena serangan siber, maka akan berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap keamanan data di website tersebut.

“Keamanan informasi milik Pemerintah Daerah bukan serta merta tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut. Kami dari BSSN juga bertanggung jawab terhadap keamanan sistem dan infrastruktur milik Pemerintah dari ancaman penyadapan dan kebocoran informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Sigit. (PI-9)

Facebook Comments
Like

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here