Kepala Bidang Sandi, Statistik, dan Telekomunikasi pada Dinkominfo Purbalingga mengecek lokasi pendirian menara telekomunikasi

*PAD Terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

PurbalinggaNews – Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pengendalian Menara sebesar Rp 500 Juta. Target PAD ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga.

Kepala Bidang Sandi, Statistik, dan Telekomunikasi pada Dinkominfo Purbalingga, Sugiman mengatakan di dalam Perda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menerapkan ketentuan besaran retribusi pengendalian menara. Untuk menentukan besarnya retribusi menara ada beberapa faktor yang harus meliputi jarak menara, tinggi menara, dan jumlah BTS atau perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler.

“Ditambah dengan biaya operasional maka itu ketemu biaya retribusi per menara,” kata Sugiman saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/3).

Saat ini ada 164 menara telekomunikasi yang tersebar di Kabupaten Purbalingga. Jumlah tersebut merupakan data yang didapatkan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang sebelumnya mengelola retribusi menara.

“Dengan adanya pelimpahan retribusi menara dari DPMPTSP ke Dinkominfo , maka kami langsung mengecek ke lokasi pendirian menara yang ada di Purbalingga,” ujarnya.

Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan ke beberapa lokasi terdapat ada beberapa menara yang kosong dan juga bermasalah dengan lingkungan di sekitar. Dengan berdirinya menara yang tidak terpakai ini maka perlu dilakukan koordinasi baik dengan pihak provider atau pemilik tanah tersebut.

“Ketika menara itu tidak jadi dipakai nah ini yang nanti berhak menurunkan siapa apa pihak provider atau pemilik tanah atau memang menara itu masih dalam perjanjian sewa itu akan kita bahas lebih lanjut,” kata Sugiman.

Ia menjelaskan terkait dengan penarikan retribusi menara telekomunikasi akan dimulai satu tahun setelah Perda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diterbitkan yakni pada Tahun 2020. Kemudian, Dinkominfo Purbalingga melalui Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi juga sedang menyusun Peraturan Bupati (Perbup) terkait Retribusi, Perbup Zona, dan Perbup Pengendalian Menara.

“Draft Perbupnya sudah masuk di Bagian Hukum, nanti juga akan ada pembahasan terkait Perbup ini dengan OPD terkait,” jelasnya.

Sugiman berharap dengan adanya Perda terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ini, maka ke depan menara-menara yang ada di Kabupaten Purbalingga bisa tertata kembali. Ia pun telah melakukan koordinasi kepada provider ketika mendirikan menara segala bentuk administrasi termasuk izin pendirian harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak ada permasalahan di kemudian hari.

“Dengan banyaknya pendirian menara di Purbalingga ini sebaiknya provider jangan menggali dulu sebelum izin itu keluar karena izin ini menyangkut kekuatan pondasi dan sebagainya harus ada persetujuan terkait pendirian itu,” pungkas Sugiman. (PI-7)

Facebook Comments
Like

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here