Bupati Tiwi tengah meninjau pembangunan TPA Bedagas 2018 lalu

PurbalinggaNews – Fraksi Amanat Nasional (FAN) menyoroti sejumlah pelaksanaan infrastruktur di Purbalingga, baik yang telah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pelaksanaan APBD 2018 di Ruang Rapat DPRD, Jumat (14/6).

Salah satu yang dipertanyakan oleh FAN yakni mengenai pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bedagas pasca penutupan TPA Banjaran. FAN melihat selama 2018 sampai pertengahan 2019 persoalan sampah masih belum terselesaikan dengan baik.

“Di kota terjadi penumpukan sampah karena terjadi keterlambatan, pemandangan yang tidak sedap dan bau yang menyengat di sepanjang jalan menuju TPA. Sementara pengangkutan sampah dengan truk tanpa ditutupi menyebabkan bau ke mana-mana, di TPA sementara pun ada protes warga karena sungainya takut tercemar,” kata Ketua FAN yang disampaikan oleh Setiyani Rahayu STP.

Oleh karena itu FAN meminta Pemkab Purbalingga memberi perhatian pada infrastruktur persampahan itu agar bisa tuntas tahun ini. Sementara itu Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM dalam acara Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pelaksanaan APBD 2018, menyampaikan terkait dengan pelayanan persampahan dan penyelesaian pembangunan TPA Bedagas sedang diupayakan tuntas pada tahun 2019.

“Pembangunan  TPA dilaksanakan sesuai perencanaan dan anggaran secara bertahap sesuai DED. Tahun 2019 pembangunan TPA dianggarkan sebesar Rp 8.348.000.000 yang digunakan untuk pembangunan zona aktif 1 dan bak lindi/leachate  yang ditargetkan selesai paling lambat 12 Desember 2019,” paparnya.

Ia menjelaskan, sejak dibukanya TPA Kalipancur Bedagas, pengangkutan sudah ditutup terpal. Bila ditemukan bak truk sampah yang masih belum ditutupi kemungkinannya masih di dalam kota karena masih menaikan sampah ke dump truck.

Sementara itu, pengelolaan lindi yang membuat bau lingkungan sekitar tpa secara otomatis akan tuntas dan tidak bermasalah lagi manakala pembangunan zona aktif dan bak lindi selesai sesuai standar yg ditetapkan. “Kami juga menekankan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengoptimalkan sarana pengangkutan dan menata penjadwalan untuk mengurangi timbulan sampah dengan mengedukasi masyarakat,” katanya. (Gn/Humas)

Facebook Comments
Like