Proses penandatanganan kontrak perjanjian kerja antara penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen OPD, Rabu (12/6) di OR Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo.

PurbalinggaNews – Sejumlah 15 paket penyediaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Purbalingga, telah selesai pelaksanaan lelang, 2 diantaranya mulai dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian, Rabu (12/6) di OR Graha Adiguna kompleks Pendopo Dipokusumo. Dua paket pekerjaan tersebut diantaranya yakni Pembangunan Islamic Centre dengan nilai kontrak Rp 8,465 miliar dan Pembangunan Puskesmas Kejobong dengan nilai kontrak Rp Rp 3,799 miliar.

Sementara itu, sejumlah paket tender yang segera menyusul penandatanganan kontrak diantaranya : pengadaan aspal drum, pembangunan GOR tertutup, penyediaan jasa asuransi 182 unit kendaraan dinas, pengawasan pembangunan IBS RSUD Goeteng Taroenadibrata, belanja pakaian seragam Bela Negara, pengadaan sarana ibadah untuk ulama/tokoh agama, pengadaan marka jalan, belanja modal peralatan dan mesin, alat ukur, belanja cetak blanko KK, pembangunan penataan lingkungan puskesmas kutasari, stimulant jamban keluarga, dan pembangunan ruang TBMDR sekaligus penataan lingkungan puskesmas Bojong.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga, Drs Agus Winarno MSi menyampaikan tahun anggaran 2019 ada 107 paket pengadaan barang dan jasa yang masuk di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda. “Rinciannya, 15 paket proses yang sudah selesai, 58 paket sedang proses tender, 13 paket persiapan tender, 21 identifikasi tender yang belum diajukan ke BLP, 21 paket masih di OPD,” ungkapnya.

Menurutnya menginjak Bulan Juni greget dinamika dan vibrasi pembangunan di Purbalingga belum terlalu nampak, sehingga perlu upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan. Sementara itu maksud dari kegiatan rapat penandatanganan kontrak perjanjian pekerjaan konstruksi ini yakni memastikan prosedur pembangunan daerah dan pelaksanan program berjalan tepat waktu.

“Ini adalah wujud komitmen bersama antara eksekutif dengan legislatif untuk percepatan penyerapan anggaran 2019 melalui penerapan secara konsekuen prinsip pengadaan barang dan jasa yang menjamin kemitraan sejajar antara pemerintah, penyedia jasa dan masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini juga berupaya mewujudkan persamaan persepsi dan kesepahaman dalam perencanaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meningkatkan kordinasi sinergitas dan sinkronisasi seluruh stakeholder dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

Kegiatan rapat ini dihadiri oleh Bupati, Ketua DPRD, Ketua Komisi IV DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Sekda, Staf Ahli, Asosiasi penyedia, konsultan perencana dan pengawas. Proses penandatanganan dilakukan langsung oleh penyedia/rekanan yang memenangkan tender dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dari OPD.

Sementara itu Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM menyampaikan kepada rekanan yang akan melangsungkan proses pengadaan untuk bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal.

“Kami harap kegiatan fisik tidak hanya dijalankan, tidak hanya penyerapan anggaran, tapi kegiatan harus tepat mutu, tepat manfaat, tepat spesifikasi dan tepat waktu. Saya titip kepada para rekanan karena biasanya yang kita temukan tahun lalu proyek baru terselesaikan mepet akhir batas waktu kontrak, kami harap mindset ini dirubah.(Gn/Humas)

Facebook Comments
Like